UPDATE JADWAL E-PUPNS TERBARU 2015 DARI BKN DAN DAFTAR INSTANSI SESUAI WILAYAH KERJA BKN

Selamat datang pengungjung semuanya,,

Penjadwalan penginputan data e-PUPNS oleh BKN sudah dirilis terbaru dan sudah diresmikan, mengingat kondisi server yang tidak mampu menampung aktivitas pengisian data e-pupns pada aplikasi resmi secara online, maka dibagi lah jadwal pelaksanaan pengisian data e-PUPNS ini per wilayah kerja, Upaya ini ditempuh oleh satgas e-PUPNS untuk mempermudah mempelancar penginputan data di aplikasi e-PUPNS sehingga dan terlaksana dengan baik.

Berikut Jadwal Penginputan data di Aplikasi e-PUPNS Terbaru 2015

Di bawah ini adalah Daftar Instansi Sesuai Wilayah Kerja BKN dalam Penjadwalan Pengisian Data e-PUPNS 2015.
Sumber Berita e-PUPNS BKN 
Download  Daftar Instansi Sesuai Wilayah Kerja BKN Klik Disini

WILAYAH KERJA BKN PUSAT
1	PUSAT	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2	PUSAT	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3	PUSAT	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4	PUSAT	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
5	PUSAT	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6	PUSAT	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
7	PUSAT	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
8	PUSAT	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	PUSAT	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
10	PUSAT	Kementerian Pemuda Olahraga
11	PUSAT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
12	PUSAT	Kementerian Dalam Negeri
13	PUSAT	Kementerian Luar Negeri
14	PUSAT	Kementerian Pertahanan
15	PUSAT	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
16	PUSAT	Kementerian Keuangan
17	PUSAT	Kementerian Pertanian
18	PUSAT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
19	PUSAT	Kementerian Perhubungan
20	PUSAT	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
21	PUSAT	Kementerian Kesehatan
22	PUSAT	Kementerian Agama
23	PUSAT	Kementerian Ketenagakerjaan
24	PUSAT	Kementerian Sosial
25	PUSAT	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
26	PUSAT	Kementerian Kelautan dan Perikanan
27	PUSAT	Kementerian Komunikasi dan Informatika
28	PUSAT	Kementerian Perdagangan
29	PUSAT	Kementerian Perindustrian
30	PUSAT	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
31	PUSAT	Kementerian Pariwisata
32	PUSAT	Kementerian Sekretariat Negara
33	PUSAT	Kejaksaan Agung
34	PUSAT	Badan Intelijen Negara
35	PUSAT	Sekretariat Jenderal MPR
36	PUSAT	Sekretariat Jenderal DPR RI
37	PUSAT	Mahkamah Agung RI
38	PUSAT	Badan Pemeriksa Keuangan
39	PUSAT	Setjen WANTANNAS
40	PUSAT	Lembaga Sandi Negara
41	PUSAT	Badan Kepegawaian Negara
42	PUSAT	Lembaga Administrasi Negara
43	PUSAT	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
44	PUSAT	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
45	PUSAT	Badan Tenaga Nuklir Nasional
46	PUSAT	Badan Pusat Statistik
47	PUSAT	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
48	PUSAT	Arsip Nasional Republik Indonesia
49	PUSAT	Badan Informasi Geospasial
50	PUSAT	Badan Kependudukan dan KB Nasional
51	PUSAT	Badan Koordinasi Penanaman Modal
52	PUSAT	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
53	PUSAT	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
54	PUSAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
55	PUSAT	Perpustakaan Nasional RI
56	PUSAT	Badan Standardisasi Nasional
57	PUSAT	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
58	PUSAT	Badan Pengawas Obat dan Makanan
59	PUSAT	Lembaga Ketahanan Nasional RI
60	PUSAT	Kepolisian Negara
61	PUSAT	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
62	PUSAT	Sekretariat Kabinet
63	PUSAT	Badan Narkotika Nasional
64	PUSAT	Setjen Komisi Pemilihan Umum
65	PUSAT	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
66	PUSAT	Setjen KOMNAS HAM
67	PUSAT	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
68	PUSAT	Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi
69	PUSAT	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
70	PUSAT	Setjen Dewan Perwakilan Daerah
71	PUSAT	Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI
72	PUSAT	Badan Keamanan Laut RI
73	PUSAT	Badan SAR Nasional
74	PUSAT	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
75	PUSAT	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
76	PUSAT	Ombudsman Republik Indonesia
77	PUSAT	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78	PUSAT	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
79	PUSAT	Setjen Komisi Pengawas Persaingan Usaha
80	PUSAT	Badan Pengawas Pemilihan Umum
WILAYAH KERJA KANREG I BKN YOGYAKARTA
1	1	Pemerintah Daerah D I Yogyakarta
2	1	Pemerintah Kab. Bantul
3	1	Pemerintah Kab. Sleman
4	1	Pemerintah Kab. Gunung Kidul
5	1	Pemerintah Kab. Kulon Progo
6	1	Pemerintah Kota Yogyakarta
7	1	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
8	1	Pemerintah Kab. Semarang
9	1	Pemerintah Kab. Kendal
10	1	Pemerintah Kab. Demak
11	1	Pemerintah Kab. Grobogan
12	1	Pemerintah Kab. Pekalongan
13	1	Pemerintah Kab. Batang
14	1	Pemerintah Kab. Tegal
15	1	Pemerintah Kab. Brebes
16	1	Pemerintah Kab. Pati
17	1	Pemerintah Kab. Kudus
18	1	Pemerintah Kab. Pemalang
19	1	Pemerintah Kab. Jepara
20	1	Pemerintah Kab. Rembang
21	1	Pemerintah Kab. Blora
22	1	Pemerintah Kab. Banyumas
23	1	Pemerintah Kab. Cilacap
24	1	Pemerintah Kab. Purbalingga
25	1	Pemerintah Kab. Banjarnegara
26	1	Pemerintah Kab. Magelang
27	1	Pemerintah Kab. Temanggung
28	1	Pemerintah Kab. Wonosobo
29	1	Pemerintah Kab. Purworejo
30	1	Pemerintah Kab. Kebumen
31	1	Pemerintah Kab. Klaten
32	1	Pemerintah Kab. Boyolali
33	1	Pemerintah Kab. Sragen
34	1	Pemerintah Kab. Sukoharjo
35	1	Pemerintah Kab. Karanganyar
36	1	Pemerintah Kab. Wonogiri
37	1	Pemerintah Kota Semarang
38	1	Pemerintah Kota Salatiga
39	1	Pemerintah Kota Pekalongan
40	1	Pemerintah Kota Tegal
41	1	Pemerintah Kota Magelang
42	1	Pemerintah Kota Surakarta
WILAYAH KERJA KANREG II BKN SURABAYA
1	2	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2	2	Pemerintah Kab. Gresik
3	2	Pemerintah Kab. Mojokerto
4	2	Pemerintah Kab. Sidoarjo
5	2	Pemerintah Kab. Jombang
6	2	Pemerintah Kab. Sampang
7	2	Pemerintah Kab. Pamekasan
8	2	Pemerintah Kab. Sumenep
9	2	Pemerintah Kab. Bangkalan
10	2	Pemerintah Kab. Bondowoso
11	2	Pemerintah Kab. Situbondo
12	2	Pemerintah Kab. Banyuwangi
13	2	Pemerintah Kab. Jember
14	2	Pemerintah Kab. Malang
15	2	Pemerintah Kab. Pasuruan
16	2	Pemerintah Kab. Probolinggo
17	2	Pemerintah Kab. Lumajang
18	2	Pemerintah Kab. Kediri
19	2	Pemerintah Kab. Tulungagung
20	2	Pemerintah Kab. Nganjuk
21	2	Pemerintah Kab. Trenggalek
22	2	Pemerintah Kab. Blitar
23	2	Pemerintah Kab. Madiun
24	2	Pemerintah Kab. Ngawi
25	2	Pemerintah Kab. Magetan
26	2	Pemerintah Kab. Ponorogo
27	2	Pemerintah Kab. Pacitan
28	2	Pemerintah Kab. Bojonegoro
29	2	Pemerintah Kab. Tuban
30	2	Pemerintah Kab. Lamongan
31	2	Pemerintah Kota Surabaya
32	2	Pemerintah Kota Mojokerto
33	2	Pemerintah Kota Malang
34	2	Pemerintah Kota Pasuruan
35	2	Pemerintah Kota Probolinggo
36	2	Pemerintah Kota Blitar
37	2	Pemerintah Kota Kediri
38	2	Pemerintah Kota Madiun
39	2	Pemerintah Kota Batu
WILAYAH KERJA KANREG III BKN BANDUNG
1	3	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
2	3	Pemerintah Kab. Bogor
3	3	Pemerintah Kab. Sukabumi
4	3	Pemerintah Kab. Cianjur
5	3	Pemerintah Kab. Bekasi
6	3	Pemerintah Kab. Karawang
7	3	Pemerintah Kab. Purwakarta
8	3	Pemerintah Kab. Subang
9	3	Pemerintah Kab. Bandung
10	3	Pemerintah Kab. Sumedang
11	3	Pemerintah Kab. Garut
12	3	Pemerintah Kab. Tasikmalaya
13	3	Pemerintah Kab. Ciamis
14	3	Pemerintah Kab. Cirebon
15	3	Pemerintah Kab. Kuningan
16	3	Pemerintah Kab. Indramayu
17	3	Pemerintah Kab. Majalengka
18	3	Pemerintah Kab. Bandung Barat
19	3	Pemerintah Kab. Pangandaran
20	3	Pemerintah Kota Bandung
21	3	Pemerintah Kota Bogor
22	3	Pemerintah Kota Sukabumi
23	3	Pemerintah Kota Cirebon
24	3	Pemerintah Kota Bekasi
25	3	Pemerintah Kota Depok
26	3	Pemerintah Kota Cimahi
27	3	Pemerintah Kota Tasikmalaya
28	3	Pemerintah Kota Banjar
29	3	Pemerintah Provinsi Banten
30	3	Pemerintah Kab. Serang
31	3	Pemerintah Kab. Pandeglang
32	3	Pemerintah Kab. Lebak
33	3	Pemerintah Kab. Tangerang
34	3	Pemerintah Kota Tangerang
35	3	Pemerintah Kota Cilegon
36	3	Pemerintah Kota Serang
37	3	Pemerintah Kota Tangerang Selatan
WILAYAH KERJA KANREG IV BKN MAKASSAR
1	4	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
2	4	Pemerintah Kab. Poso
3	4	Pemerintah Kab. Donggala
4	4	Pemerintah Kab. Tolitoli
5	4	Pemerintah Kab. Banggai
6	4	Pemerintah Kab. Buol
7	4	Pemerintah Kab. Morowali
8	4	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan
9	4	Pemerintah Kab. Parigi Moutong
10	4	Pemerintah Kab. Tojo Una Una
11	4	Pemerintah Kab. Sigi
12	4	Pemerintah Kab. Banggai Laut
13	4	Pemerintah Kab. Morowali Utara
14	4	Pemerintah Kota Palu
15	4	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
16	4	Pemerintah Kab. Pinrang
17	4	Pemerintah Kab. Gowa
18	4	Pemerintah Kab. Wajo
19	4	Pemerintah Kab. Bone
20	4	Pemerintah Kab. Tana Toraja
21	4	Pemerintah Kab. Maros
22	4	Pemerintah Kab. Luwu
23	4	Pemerintah Kab. Sinjai
24	4	Pemerintah Kab. Bulukumba
25	4	Pemerintah Kab. Bantaeng
26	4	Pemerintah Kab. Jeneponto
27	4	Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar
28	4	Pemerintah Kab. Takalar
29	4	Pemerintah Kab. Barru
30	4	Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang
31	4	Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan
32	4	Pemerintah Kab. Soppeng
33	4	Pemerintah Kab. Enrekang
34	4	Pemerintah Kab. Luwu Utara
35	4	Pemerintah Kab. Luwu Timur
36	4	Pemerintah Kab. Toraja Utara
37	4	Pemerintah Kota Makassar
38	4	Pemerintah Kota Parepare
39	4	Pemerintah Kota Palopo
40	4	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
41	4	Pemerintah Kab. Konawe
42	4	Pemerintah Kab. Buton
43	4	Pemerintah Kab. Muna
44	4	Pemerintah Kab. Kolaka
45	4	Pemerintah Kab. Konawe Selatan
46	4	Pemerintah Kab. Kolaka Utara
47	4	Pemerintah Kab. Bombana
48	4	Pemerintah Kab. Wakatobi
49	4	Pemerintah Kab. Buton Utara
50	4	Pemerintah Kab. Konawe Utara
51	4	Pemerintah Kab. Kolaka Timur
52	4	Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan
53	4	Pemerintah Kab. Buton Selatan
54	4	Pemerintah Kab. Buton Tengah
55	4	Pemerintah Kab. Muna Barat
56	4	Pemerintah Kab. Muna Barat
57	4	Pemerintah Kota Kendari
58	4	Pemerintah Kota Baubau
59	4	Pemerintah Provinsi Maluku
60	4	Pemerintah Kab. Maluku Tengah
61	4	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara
62	4	Pemerintah Kab. Buru
63	4	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara Barat
64	4	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru
65	4	Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat
66	4	Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur
67	4	Pemerintah Kab. Buru Selatan
68	4	Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya
69	4	Pemerintah Kota Ambon
70	4	Pemerintah Kota Tual
71	4	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
72	4	Pemerintah Kab. Mamuju Utara
73	4	Pemerintah Kab. Mamuju
74	4	Pemerintah Kab. Mamasa
75	4	Pemerintah Kab. Polewali Mandar
76	4	Pemerintah Kab. Majene
77	4	Pemerintah Kab. Mamuju Tengah
WILAYAH KERJA KANREG V BKN JAKARTA
1	5	Pemerintah Provinsi Lampung
2	5	Pemerintah Kab. Lampung Selatan
3	5	Pemerintah Kab. Lampung Tengah
4	5	Pemerintah Kab. Lampung Utara
5	5	Pemerintah Kab. Lampung Barat
6	5	Pemerintah Kab. Tulang Bawang
7	5	Pemerintah Kab. Tanggamus
8	5	Pemerintah Kab. Way Kanan
9	5	Pemerintah Kab. Lampung Timur
10	5	Pemerintah Kab. Pesawaran
11	5	Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat
12	5	Pemerintah Kab. Pringsewu
13	5	Pemerintah Kab. Mesuji
14	5	Pemerintah Kab. Pesisir Barat
15	5	Pemerintah Kota Metro
16	5	Pemerintah Kota Bandar Lampung
17	5	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
18	5	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
19	5	Pemerintah Kab. Sambas
20	5	Pemerintah Kab. Sanggau
21	5	Pemerintah Kab. Sintang
22	5	Pemerintah Kab. Mempawah
23	5	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
24	5	Pemerintah Kab. Ketapang
25	5	Pemerintah Kab. Bengkayang
26	5	Pemerintah Kab. Landak
27	5	Pemerintah Kab. Melawi
28	5	Pemerintah Kab. Sekadau
29	5	Pemerintah Kab. Kubu Raya
30	5	Pemerintah Kab. Kayong Utara
31	5	Pemerintah Kota Pontianak
32	5	Pemerintah Kota Singkawang
WILAYAH KERJA KANREG VI BKN MEDAN
1	6	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
2	6	Pemerintah Kab. Deli Serdang
3	6	Pemerintah Kab. Karo
4	6	Pemerintah Kab. Langkat
5	6	Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah
6	6	Pemerintah Kab. Simalungun
7	6	Pemerintah Kab. Labuhanbatu
8	6	Pemerintah Kab. Dairi
9	6	Pemerintah Kab. Tapanuli Utara
10	6	Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan
11	6	Pemerintah Kab. Asahan
12	6	Pemerintah Kab. Nias
13	6	Pemerintah Kab. Toba Samosir
14	6	Pemerintah Kab. Mandailing Natal
15	6	Pemerintah Kab. Nias Selatan
16	6	Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan
17	6	Pemerintah Kab. Pakpak Bharat
18	6	Pemerintah Kab. Samosir
19	6	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai
20	6	Pemerintah Kab. Padang Lawas
21	6	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara
22	6	Pemerintah Kab. Batubara
23	6	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan
24	6	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara
25	6	Pemerintah Kab. Nias Barat
26	6	Pemerintah Kab. Nias Utara
27	6	Pemerintah Kota Medan
28	6	Pemerintah Kota Tebing Tinggi
29	6	Pemerintah Kota Binjai
30	6	Pemerintah Kota Pematang Siantar
31	6	Pemerintah Kota Tanjung Balai
32	6	Pemerintah Kota Sibolga
33	6	Pemerintah Kota Padangsidimpuan
34	6	Pemerintah Kota Gunung Sitoli
WILAYAH KERJA KANREG VII BKN PALEMBANG
1	7	Pemerintah Provinsi Jambi
2	7	Pemerintah Kab. Batang Hari
3	7	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat
4	7	Pemerintah Kab. Bungo
5	7	Pemerintah Kab. Merangin
6	7	Pemerintah Kab. Kerinci
7	7	Pemerintah Kab. Sarolangun
8	7	Pemerintah Kab. Tebo
9	7	Pemerintah Kab. Muaro Jambi
10	7	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur
11	7	Pemerintah Kota Jambi
12	7	Pemerintah Kota Sungai Penuh
13	7	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
14	7	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
15	7	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
16	7	Pemerintah Kab. Muara Enim
17	7	Pemerintah Kab. Lahat
18	7	Pemerintah Kab. Musi Rawas
19	7	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir
20	7	Pemerintah Kab. Banyuasin
21	7	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
22	7	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.
23	7	Pemerintah Kab. Ogan Ilir
24	7	Pemerintah Kab. Empat Lawang
25	7	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara
26	7	Pemerintah Kota Palembang
27	7	Pemerintah Kota Pagar Alam
28	7	Pemerintah Kota Lubuk Linggau
29	7	Pemerintah Kota Prabumulih
30	7	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
31	7	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
32	7	Pemerintah Kab. Bangka
33	7	Pemerintah Kab. Belitung
34	7	Pemerintah Kab. Bangka Barat
35	7	Pemerintah Kab. Bangka Tengah
36	7	Pemerintah Kab. Bangka Selatan
37	7	Pemerintah Kab. Belitung Timur
38	7	Pemerintah Kota Pangkal Pinang
39	7	Pemerintah Provinsi Bengkulu
40	7	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara
41	7	Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
42	7	Pemerintah Kab. Rejang Lebong
43	7	Pemerintah Kab. Kaur
44	7	Pemerintah Kab. Seluma
45	7	Pemerintah Kab. Mukomuko
46	7	Pemerintah Kab. Kepahiang
47	7	Pemerintah Kab. Lebong
48	7	Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
49	7	Pemerintah Kota Bengkulu
WILAYAH KERJA KANREG VIII BKN BANJARMASIN
1	8	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
2	8	Pemerintah Kab. Kapuas
3	8	Pemerintah Kab. Barito Utara
4	8	Pemerintah Kab. Barito Selatan
5	8	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur
6	8	Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat
7	8	Pemerintah Kab. Pulang Pisau
8	8	Pemerintah Kab. Gunung Mas
9	8	Pemerintah Kab. Lamandau
10	8	Pemerintah Kab. Sukamara
11	8	Pemerintah Kab. Murung Raya
12	8	Pemerintah Kab. Katingan
13	8	Pemerintah Kab. Seruyan
14	8	Pemerintah Kab. Barito Timur
15	8	Pemerintah Kota Palangka Raya
16	8	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
17	8	Pemerintah Kab. Banjar
18	8	Pemerintah Kab. Tanah Laut
19	8	Pemerintah Kab. Tapin
20	8	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan
21	8	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah
22	8	Pemerintah Kab. Barito Kuala
23	8	Pemerintah Kab. Tabalong
24	8	Pemerintah Kab. Kotabaru
25	8	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara
26	8	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu
27	8	Pemerintah Kab. Balangan
28	8	Pemerintah Kota Banjarmasin
29	8	Pemerintah Kota Banjarbaru
30	8	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
31	8	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
32	8	Pemerintah Kab. Paser
33	8	Pemerintah Kab. Berau
34	8	Pemerintah Kab. Kutai Barat
35	8	Pemerintah Kab. Kutai Timur
36	8	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
37	8	Pemerintah Kab. Mahakam Ulu
38	8	Pemerintah Kota Samarinda
39	8	Pemerintah Kota Balikpapan
40	8	Pemerintah Kota Bontang
41	8	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
42	8	Pemerintah Kab. Bulungan
43	8	Pemerintah Kab. Malinau
44	8	Pemerintah Kab. Nunukan
45	8	Pemerintah Kab. Tana Tidung
46	8	Pemerintah Kota Tarakan
WILAYAH KERJA KANREG IX BKN JAYAPURA
1	9	Pemerintah Provinsi Papua
2	9	Pemerintah Kab. Jayapura
3	9	Pemerintah Kab. Biak Numfor
4	9	Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen
5	9	Pemerintah Kab. Merauke
6	9	Pemerintah Kab. Jayawijaya
7	9	Pemerintah Kab. Nabire
8	9	Pemerintah Kab. Puncak Jaya
9	9	Pemerintah Kab. Paniai
10	9	Pemerintah Kab. Mimika
11	9	Pemerintah Kab. Boven Digoel
12	9	Pemerintah Kab. Mappi
13	9	Pemerintah Kab. Asmat
14	9	Pemerintah Kab. Yahukimo
15	9	Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang
16	9	Pemerintah Kab. Tolikara
17	9	Pemerintah Kab. Sarmi
18	9	Pemerintah Kab. Keerom
19	9	Pemerintah Kab. Waropen
20	9	Pemerintah Kab. Supiori
21	9	Pemerintah Kab. Mamberamo Raya
22	9	Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah
23	9	Pemerintah Kab. Lanny Jaya
24	9	Pemerintah Kab. Yalimo
25	9	Pemerintah Kab. Nduga
26	9	Pemerintah Kab. Dogiyai
27	9	Pemerintah Kab. Puncak
28	9	Pemerintah Kab. Deiyai
29	9	Pemerintah Kab. Intan Jaya
30	9	Pemerintah Kota Jayapura
WILAYAH KERJA KANREG X BKN DENPASAR
1	10	Pemerintah Provinsi Bali
2	10	Pemerintah Kab. Buleleng
3	10	Pemerintah Kab. Jembrana
4	10	Pemerintah Kab. Klungkung
5	10	Pemerintah Kab. Gianyar
6	10	Pemerintah Kab. Karangasem
7	10	Pemerintah Kab. Bangli
8	10	Pemerintah Kab. Badung
9	10	Pemerintah Kab. Tabanan
10	10	Pemerintah Kota Denpasar
11	10	Pemerintah Provinsi NTB
12	10	Pemerintah Kab. Lombok Barat
13	10	Pemerintah Kab. Lombok Tengah
14	10	Pemerintah Kab. Lombok Timur
15	10	Pemerintah Kab. Bima
16	10	Pemerintah Kab. Sumbawa
17	10	Pemerintah Kab. Dompu
18	10	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
19	10	Pemerintah Kab. Lombok Utara
20	10	Pemerintah Kota Mataram
21	10	Pemerintah Kota Bima
22	10	Pemerintah Provinsi NTT
23	10	Pemerintah Kab. Kupang
24	10	Pemerintah Kab. Belu
25	10	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara
26	10	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
27	10	Pemerintah Kab. Alor
28	10	Pemerintah Kab. Sikka
29	10	Pemerintah Kab. Flores Timur
30	10	Pemerintah Kab. Ende
31	10	Pemerintah Kab. Ngada
32	10	Pemerintah Kab. Manggarai
33	10	Pemerintah Kab. Sumba Timur
34	10	Pemerintah Kab. Sumba Barat
35	10	Pemerintah Kab. Lembata
36	10	Pemerintah Kab. Rote Ndao
37	10	Pemerintah Kab. Manggarai Barat
38	10	Pemerintah Kab. Manggarai Timur
39	10	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya
40	10	Pemerintah Kab. Nagekeo
41	10	Pemerintah Kab. Sumba Tengah
42	10	Pemerintah Kab. Sabu Raijua
43	10	Pemerintah Kab. Malaka
44	10	Pemerintah Kota Kupang
WILAYAH KERJA KANREG XI BKN MANADO
1	11	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
2	11	Pemerintah Kab. Minahasa
3	11	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow
4	11	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe
5	11	Pemerintah Kab. Minahasa Selatan
6	11	Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud
7	11	Pemerintah Kab. Minahasa Utara
8	11	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
9	11	Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro
10	11	Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara
11	11	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
12	11	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur
13	11	Pemerintah Kota Manado
14	11	Pemerintah Kota Bitung
15	11	Pemerintah Kota Tomohon
16	11	Pemerintah Kota KotaMobagu
17	11	Pemerintah Provinsi Gorontalo
18	11	Pemerintah Kab. Gorontalo
19	11	Pemerintah Kab. Boalemo
20	11	Pemerintah Kab. Pohuwato
21	11	Pemerintah Kab. Bone Bolango
22	11	Pemerintah Kab. Gorontalo Utara
23	11	Pemerintah Kota Gorontalo
24	11	Pemerintah Provinsi Maluku Utara
25	11	Pemerintah Kab. Halmahera Barat
26	11	Pemerintah Kab. Halmahera Tengah
27	11	Pemerintah Kab. Kepulauan Sula
28	11	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
29	11	Pemerintah Kab. Halmahera Utara
30	11	Pemerintah Kab. Halmahera Timur
31	11	Pemerintah Kab. Pulau Morotai
32	11	Pemerintah Kab. Pulau Taliabu
33	11	Pemerintah Kota Ternate
34	11	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
WILAYAH KERJA KANREG XII BKN PEKANBARU
1	12	Pemerintah Provinsi Riau
2	12	Pemerintah Kab. Kampar
3	12	Pemerintah Kab. Bengkalis
4	12	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu
5	12	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
6	12	Pemerintah Kab. Pelalawan
7	12	Pemerintah Kab. Rokan Hulu
8	12	Pemerintah Kab. Rokan Hilir
9	12	Pemerintah Kab. Siak
10	12	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi
11	12	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti
12	12	Pemerintah Kota Pekanbaru
13	12	Pemerintah Kota Dumai
14	12	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
15	12	Pemerintah Kab. Agam
16	12	Pemerintah Kab. Pasaman
17	12	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota
18	12	Pemerintah Kab. Solok
19	12	Pemerintah Kab. Padang Pariaman
20	12	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
21	12	Pemerintah Kab. Tanah Datar
22	12	Pemerintah Kab. Sijunjung
23	12	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai
24	12	Pemerintah Kab. Solok Selatan
25	12	Pemerintah Kab. Dharmasraya
26	12	Pemerintah Kab. Pasaman Barat
27	12	Pemerintah Kota Bukittinggi
28	12	Pemerintah Kota Padang Panjang
29	12	Pemerintah Kota Sawahlunto
30	12	Pemerintah Kota Solok
31	12	Pemerintah Kota Padang
32	12	Pemerintah Kota Payakumbuh
33	12	Pemerintah Kota Pariaman
34	12	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
35	12	Pemerintah Kab. Bintan
36	12	Pemerintah Kab. Karimun
37	12	Pemerintah Kab. Natuna
38	12	Pemerintah Kab. Lingga
39	12	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas
40	12	Pemerintah Kota Batam
41	12	Pemerintah Kota Tanjungpinang
WILAYAH KERJA KANREG XIII BKN ACEH
1	13	Pemerintah Aceh
2	13	Pemerintah Kab. Aceh Besar
3	13	Pemerintah Kab. Pidie
4	13	Pemerintah Kab. Aceh Utara
5	13	Pemerintah Kab. Aceh Timur
6	13	Pemerintah Kab. Aceh Selatan
7	13	Pemerintah Kab. Aceh Barat
8	13	Pemerintah Kab. Aceh Tengah
9	13	Pemerintah Kab. Aceh Tenggara
10	13	Pemerintah Kab. Simeulue
11	13	Pemerintah Kab. Bireuen
12	13	Pemerintah Kab. Aceh Singkil
13	13	Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya
14	13	Pemerintah Kab. Gayo Lues
15	13	Pemerintah Kab. Aceh Tamiang
16	13	Pemerintah Kab. Nagan Raya
17	13	Pemerintah Kab. Aceh Jaya
18	13	Pemerintah Kab. Bener Meriah
19	13	Pemerintah Kab. Pidie Jaya
20	13	Pemerintah Kota Sabang
21	13	Pemerintah Kota Banda Aceh
22	13	Pemerintah Kota Langsa
23	13	Pemerintah Kota Lhokseumawe
24	13	Pemerintah Kota Subulussalam
WILAYAH KERJA KANREG XIV BKN MANOKWARI
1	14	Pemerintah Provinsi Papua Barat
2	14	Pemerintah Kab. Sorong
3	14	Pemerintah Kab. Sorong Selatan
4	14	Pemerintah Kab. Raja Ampat
5	14	Pemerintah Kab. Manokwari
6	14	Pemerintah Kab. Teluk Bintuni
7	14	Pemerintah Kab. Teluk Wondama
8	14	Pemerintah Kab. Fak-Fak
9	14	Pemerintah Kab. Kaimana
10	14	Pemerintah Kab. Tambrauw
11	14	Pemerintah Kab. Maybrat
12	14	Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak
13	14	Pemerintah Kab. Manokwari Selatan
14	14	Pemerintah Kota Sorong

Tweet

Subscribe to receive free email updates: